Dampak Konflik dan Pergolakan : Pristiwa, Persaingan ideologis 1960

Dampak  Konflik  dan  Pergolakan  terhadap  Kehidupan  Politik

Kita  akan  menganalisis  persoalan-persoalan  yang  lahir  dari  hubungan pusat-daerah,  persaingan  ideologis,  dan  pergolakan  sosial  politik  sampai tahun 1960-an. Rata-rata konflik itu disebabkan sisa-sisa pengaruh Belanda, perebutan  kekuasaan,  serta  ketidaksiapan  daerah  dalam  menerima  dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Dampak Konflik dan Pergolakan : Pristiwa, Persaingan ideologis 1960
Dampak Konflik dan Pergolakan : Pristiwa, Persaingan ideologis 1960

Dampak Persoalan Hubungan Pusat-Daerah

Ada  dua  hal  yang  melatarbelakangi  munculnya  rasa  ketidak- senangan di berbagai daerah. Pertama, alokasi biaya pembangunan yang diterima  dari  pusat  tidak  sesuai  dengan  harapan  daerah.  Kedua, di berbagai daerah belum muncul rasa percaya kepada pemerintah.

Dari  situlah  kita  bisa  merunut  munculnya  berbagai  gerakan  dan pergolakan  daerah  yang  mempengaruhi  tatanan  politik  nasional. Gerakan-gerakan  itu  bisa  berkembang  karena  adanya  dukungan  dari  beberapa panglima daerah.

Artikel Lainnya : √ Fungsi Uang : Sejarah, Nilai, Jenis, Syarat dan Valuta Asing


Dewan Banteng

Di Sumatra Barat muncul Dewan Banteng yang dibentuk oleh Letnan  Kolonel  Achmad  Husein  pada  tanggal  20–25  November 1956.  Achmad  Husein  adalah  Komandan  Resimen  Infanteri  IV. Gerakan ini menuntut agar pembangunan daerah harus dilakukan dengan menggali otonomi seluas-luasnya.

Letkol  Achmad  Husein  mengambil  alih  pemerintah  daerah Sumatra Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Muljohardjo. Salah satu alasannya karena gubernur gagal membangun daerah Sumatra Tengah dan ini diakui secara terus terang oleh gubernur. Tuntutan Dewan  Banteng  bisa  dipahami  oleh  pemerintah  pusat,  tetapi pengambilalihan  pemerintah  daerah  dianggap  menyalahi  hukum oleh pemerintah pusat

Artikel Lainnya : √ Faktor Penghambat Mobilitas Sosial : Dampak, Bentuk & Saluran


Dewan Gajah

Pada tanggal 22 Desember 1956 dibentuk pula Dewan Gajah di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon (Panglima Tentara dan Teritorium I/TTI). Salah satu alasannya karena situasi serta kondisi yang kritis ketika keadaan bangsa dan negara sedang kacau. Setelah menguasai RRI Medan, Simbolon mengumumkan meskipun Kota Medan  kacau,  hukum  masih  bisa  ditegakkan.  Bahkan,  ia menyatakan  tetap  taat  kepada  Presiden  Ir.  Soekarno.  Ini  tentu membingungkan rakyat, di satu sisi ia taat kepada pemerintah pusat, di sisi lain ia menguasai beberapa instansi vital di Medan.

Artikel Lainnya : √ 5 Cara Untuk Melakukan Mobilitas Sosial dan Pengertian Lengkap


Langkah  Simbolon  ini  ditentang  oleh  para  perwira  Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings (Kepala Staf TTI) dan Letkol Wahab  Makmur.  Presiden  Ir.  Soekarno  pun  mengingatkan  agar Simbolon  kembali  ke  jalan  yang  benar.  Oleh  karena  tidak menghiraukan  seruan  itu,  Simbolon  pun  dipecat  oleh  PM  Ali Sastroamidjojo.  Pemerintah  kemudian  mengirimkan  Fact  Finding  Commission  (Komisi  Penyelidik  Keadaan)  untuk  meneliti  sebab musabab munculnya berbagai gerakan di daerah. Namun, komisi ini ditolak kehadirannya.


Dewan Garuda

Di  Sumatra  Selatan  sekelompok  politisi  lokal  berhasil memengaruhi  pimpinan  militer  setempat  membentuk  Dewan Garuda. Dalam Piagam Pembangunan yang mereka buat, mereka menuntut pemerintah pusat agar memberi otonomi seluas-luasnya kepada  daerah  Sumatra  Selatan;  kerukunan  kembali  dwitunggal Soekarno-Hatta  untuk  mengendalikan  pemerintahan  Republik Indonesia; serta tersalurkannya aspirasi daerah.

Selanjutnya, dengan dalih demi keamanan dan ketenteraman, Letkol Burlian (Panglima TT  II)  mengumumkan  bahwa  daerah  Sumatra  Selatan  dalam keadaan  bahaya.  Gubernur  Winarno  Danuatmodjo  diminta menyerahkan  kekuasaannya  untuk  memperlancar  usaha pembangunan  di  daerah  Sumatra  Selatan.  Di  antara  Dewan Banteng,  Dewan  Gajah,  dan  Dewan  Garuda  saat  itu  terjalin komunikasi  yang  erat,  bahkan  saling  membantu.  Ini  tentu menyebabkan kekhawatiran pemerintah pusat.

Artikel Lainnya : √ Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional, Peran dan Lembaga


PRRI/Permesta

Pada  tanggal  9  Januari  1958  di  Sumatra  Barat  diadakan pertemuan  yang  dihadiri  oleh  Letkol  Achmad  Husein,  Letkol  Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Dari sipil hadir M. Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara. Pertemuan itu antara lain membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Dalam sebuah rapat  akbar  di  Padang  tanggal  10  Februari  1958,  Letkol  Achmad Husein  memberi  ultimatum  kepada  pemerintah  pusat  sebagai berikut.

  1. Dalam waktu 5×24  jam  Kabinet  Djuanda  menyerahkan mandat  kepada  presiden  atau  presiden  mencabut  mandat Kabinet Djuanda.
  2. Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk zaken kabinet. Meminta kepada presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.

Sidang kabinet menolak ultimatum itu dan tanggal 11 Februari 1958,  memecat  secara  tidak  hormat  kepada  Achmad  Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek. Sehari kemudian, KSAD  A.H.  Nasution  membekukan  Komandan  Daerah  Militer Sumatra Tengah dan menempatkannya langsung di bawah KSAD.

Artikel Lainnya : √ Jenis Pranata Sosial, Unsur Tipe dan Fungsinya


Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958

Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Achmad Husein  memproklamasikan  berdirinya  Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berikut kabinetnya. Bertindak   sebagai   Perdana   Menteri   Sjafruddin Prawiranegara  dengan  anggota  kabinet  M.  Natsir, Burhanuddin  Harahap,  Sumitro  Djojoadikusumo,  dan Simbolon.  Dukungan  terhadap  PRRI  pun  datang  dari Sulawesi. Pada tanggal 17 Februari 1958 Letkol D.J. Somba (Komando  Daerah  Militer  Sulawesi  Utara  dan  Tengah/ KDMSUT)  menyatakan  memutuskan  hubungan  dengan pemerintah  pusat  serta  mendukung  PRRI.  Di  Makassar sendiri, pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima TT VII Letkol Ventje  Sumual  memproklamasikan  Piagam  Perjuangan


Rakyat  Semesta  (Permesta)

Rakyat  Semesta  (Permesta).  Gerakan  ini  mempunyai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Setelah menyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam  keadaan  bahaya,  gerakan  ini  mengambil  alih pemerintahan  daerah Rangkaian  gerakan-gerakan  di  daerah  itu  mengakibatkan kehidupan  politik  nasional  dan  daerah  dalam  suasana  tegang. Ir.  Soekarno  dengan  didukung  Djuanda,  Nasution,  PNI,  dan  PKI menghendaki perlakuan yang keras untuk memadamkan gerakan itu.


Sementara  itu,  Hatta  dan  Hamengku  Buwono  IX  cenderung mengedepankan perundingan. Situasi semakin gawat, setelah PM Ali  Sastroamidjojo  mengembalikan  mandatnya  kepada  presiden tanggal  14  Maret  1957.  Presiden  kemudian  menyatakan  negara dalam keadaan bahaya, dengan demikian angkatan perang leluasa untuk  mengambil  tindakan.  KSAD  pun  menggelar  Operasi 17 Agustus yang merupakan gabungan AD, AL, dan AU dipimpin Kolonel Achmad Yani. Pada tanggal 29 Mei 1961 seluruh pimpinan dan pasukan PRRI menyerah, demikian pula Permesta.


Peristiwa-Peristiwa di Bidang Ekonomi

Pengakuan kedaulatan ternyata belum bisa menyelesaikan perjuangan  yang  dijalankan  bangsa  Indonesia.  Belanda meninggalkan beban utang luar negeri kita sebesar Rp1,5 miliar dan  utang  dalam  negeri  sejumlah  Rp2,8  miliar.  Defisit pemerintah  waktu  itu  sejumlah  Rp5,1  miliar.  Ada  beberapa langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi beban tersebut.

  • Menteri  Keuangan  Mr.  Sjafruddin  Prawiranegara mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Serikat  Nomor  PU  I  tanggal  19  Maret  1950. Dengan dasar keputusan ini pemerintahan Kabinet Hatta melaksanakan  pengguntingan  uang  dari  nilai  Rp5,00  ke  atas sehingga  nilainya  tinggal  separuh.  Kebijakan  ini  biasa  disebut sanering. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru.  Kebijakan  menteri  keuangan  itu  sendiri  menuai  banyak kritikan sehingga mendapat sebutan Gunting Sjafruddin.
  • Pemerintah  mengajukan  pinjaman  kepada  negara-negara  luar. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp1,6 miliar dan dari negeri Belanda sebesar Rp200.000.000,00. Pinjaman-pinjaman itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.
  • Pemerintah berusaha mendapatkan kredit dari luar negeri.

Kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengirim  Misi  Djuanda.  Menteri  Kemakmuran Ir. Djuanda dikirim ke Amerika Serikat dan mendapat kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah  tersebut  $  52.245.000  di  antaranya  digunakan  untuk membangun proyek-proyek pengangkutan otomotif, pembangunan jalan,  telekomunikasi,  pelabuhan,  kereta  api,  dan  perhubungan udara.

Artikel Lainnya : √  Fungsi Struktur Sosial : Pengertian, Sifat, Unsur & Hubungan


Tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang

Mulai tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang. Saat itu volume perdagangan internasional mengalami penurunan. Indonesia sendiri  tidak  memiliki  barang-barang  ekspor  lainnya  kecuali  hasil  perkebunan. Hal itu diperparah dengan semakin tingginya pengeluaran pemerintah.  Pengeluaran  ini  dilatarbelakangi  adanya  ketidakstabilan situasi politik, perluasan program pemerintah, dan biaya untuk operasi- operasi  keamanan  dalam  negeri.  Kondisi  itu  menimbulkan  defisit anggaran.


Oleh karena defisit ini, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru. Dampak selanjutnya adalah tingginya laju inflasi yang bisa menghambat  produksi  karena  naiknya  upah.  Untuk  mengatasinya, pemerintah  berusaha  keras  untuk  meningkatkan  penghasilan  negara. Caranya antara lain dengan meninjau kembali kebijakan moneter dan melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan dan aset Belanda.


Dampak Persaingan Ideologis

Saat  berpidato  di  depan  sidang  DPR,  Presiden  Ir.  Soekarno menginginkan adanya demokrasi ala Indonesia, yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi Barat yang cenderung memecah belah dengan ciri khas persaingan antara pemerintah dan oposisi. Dari sinilah ia  mulai  menggagas  demokrasi  terpimpin.  Hal  ini  antara  lain  beliau suarakan dalam konsepsinya yang ia sampaikan pada tanggal 21 Februari 1957.  Presiden  berpendapat  bahwa  sistem  demokrasi  parlementer  secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Perdebatan  di  masyarakat  dan  di DPR

Ide  presiden  itu  menimbulkan  perdebatan  di  masyarakat  dan  di DPR.  Moh.  Natsir  dan  para  pemimpin  Masyumi  menentang  gagasan itu.  Salah  satu  alasannya  bahwa  mengubah  sistem  pemerintahan  dan susunan  ketatanegaraan  secara  radikal  seperti  itu  adalah  wewenang Konstituante. PNI dan NU bersikap ambivalen. Sementara itu, PKI yang mencoba mencari perlindungan, mendukung gagasan presiden tersebut.


Kaum komunis saat itu memang dimusuhi

Kaum komunis saat itu memang dimusuhi oleh pihak tentara dan partai-partai lainnya. Kedekatan antara Ir. Soekarno dengan PKI ini tidak luput dari perhatian lawan-lawan politiknya.  Pada  bulan  September  dan  Oktober  1957,  Kolonel  Simbolon (PRRI),  Kolonel  Sumual  (Permesta),  dan  Kolonel  Lubis  dengan  diikuti para  perwira  lainnya  mengadakan  pertemuan  di  Sumatra.  Ada  tiga rumusan yang dihasilkan.

  1. Diadakannya  pemilihan  umum  untuk  memilih  seorang  presiden baru untuk menghentikan aktivitas Ir. Soekarno yang pro-PKI.
  2. Perlunya  penggantian  A.H.  Nasution  beserta  stafnya  dari  struktur kemiliteran di pusat.

Dilarangnya PKI

Sementara  itu,  Masyumi  yang  sejak  awal  menentang  demokrasi terpimpin  menyelenggarakan  Muktamar  Ulama  se-Indonesia  di Palembang  pada  bulan  September  1957.  Salah  satu  hasil  muktamar menyatakan  bahwa  komunisme  adalah  haram  bagi  kaum muslim  dan PKI  harus  dilarang.  Demikianlah,  persaingan  ideologis  terjadi  antara kaum  komunis  dengan  kaum  agamis,  yang  semakin  lama  semakin meruncing dan mempengaruhi kehidupan politik nasional. Pertentangan di antara kedua ideologi itu bahkan membuat persidangan Konstituante menjadi macet. Ketegangan politik pun melanda pusat pemerintahan di Jakarta.

Itulah  berbagai  contoh,  situasi  kehidupan  politik  baik  yang  terjadi  di tingkat  pusat  maupun  yang  terjadi  di  daerah  sebagai  dampak  munculnya pergolakan-pergolakan sosial politik. Konflik politik dan militer yang terjadi antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain membuat kehidupan politik semakin  panas.  Ketegangan  bahkan  teror  pun  menghantui  rakyat.  Itulah salah satu sisi negatif dari diterapkannya demokrasi terpimpin dengan tokoh sentral  Presiden  Ir.  Soekarno.  Partai  politik  yang  didekati  atau  mendapat perlindungan presiden akan leluasa menjalankan misi politiknya.

Demikian penjelasan tentang Dampak Konflik dan Pergolakan : Pristiwa, Persaingan ideologis 1960 semoga bermanfaat, jangan lupa share di teman yang ingin mengetahui materi tentang ilmu pengetahuan sosial di GuruIps.Co.Id semoga bermanfaat, terima kasih