Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia

Hallo sobat GuruIps.Co.ID dalam pertemuan kita kali ini kami akan membahas tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia secara lengkap dan jelas, sudah penasaran dengan materinya simak artikel kami di bawah ini sobat, semoga bermanffat.

Kebijakan Pemerintah Kolonial
Kebijakan Pemerintah Kolonial

Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis

Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Kebijakan-kebijakan yang dipraktikkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis

  1. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku
  2. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai
  3. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis
  4. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate

Dengan kebijakan ini, petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya, petani sangat dirugikan, dan Portugis memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pengaruh dari kebijakan ini ternyata tertanam pada rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku. Ada yang bersifat negatif dan ada yang positif. Berikut ini berbagai pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis.

Artikel Terkait: Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda : Sistem Tanam Paksa


Pengaruh Kebijakan Portugis

  • Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.
  • Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis.
  • Rakyat menjadi miskin dan menderita.
  • Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.
  • Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.
  • Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.
  • Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco.
  • Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api/meriam di daerah pendudukan.

Kekuasaan Spanyol yang sempat menjalin hubungan dengan Tidore tidak memiliki pengaruh yang berarti. Mengingat Spanyol segera meninggalkan Tidore karena terbentur Perjanjian Saragosa.

Artikel Terkait: Terbentuknya Kekuasaan Kolonial di Indonesia : Portugis, Spanyol


Kebijakan VOC

Kunci Keberhasilan VOC

Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah sifatnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kebijakannya dapat dikatakan kelanjutan atau tiruan dari sistem yang telah dilakukan oleh para penguasa lokal. VOC secara cerdik menggunakan lembaga dan aturan-aturan yang telah ada di dalam masyarakat lokal untuk menjalankan roda compagnienya. VOC hanya menjalin hubungan dengan golongan raja atau bangsawan, dan merasa cukup setelah raja dan bangsawan tunduk kepada mereka. VOC beranggapan tidak ada gunanya bekerja sama dengan rakyat karena jika rajanya sudah tunduk, maka rakyatnya akan tunduk pula.

Kebijakan VOC
Kebijakan VOC

Untuk mengisi kasnya yang kosong, VOC menerapkan sejumlah kebijakan seperti hak monopoli, penyerahan wajib, penanaman wajib, dan tenaga kerja wajib yang sebenarnya telah menjadi bagian dari struktur dan kultur yang telah ada sebelumnya. Penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) mewajibkan rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi berupa lada, kayu, beras, kapas, kapas, nila, dan gula kepada VOC.


Dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, pada tahun 1610 VOC memutuskan untuk membentuk jabatan Gubernur Jenderal yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Pieter Both orang pertama yang menduduki posisi itu. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 oleh van Oldenbarnevelt. VOC dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti:

Artikel Terkait: Perpindahan Penduduk Migrasi : Dinamika, Faktor Beserta Dampak


Hak istimewa Hak Oktroi Sebagai Berikut :

  1. hak monopoli,
  2. hak untuk membuat uang,
  3. hak untuk mendirikan benteng,
  4. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan
  5. hak untuk membentuk tentara.

Dengan adanya hak oktroi tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan. Tindakan VOC sangat sewenang-wenang dan tidak memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng.

Artikel Terkait: Faktor Pembentukan Tanah Di Indonesia : Karakteristik, Jenis dan Cirinya


Benteng yang Dibangun VOC Antara Lain:

  • Banten disebut benteng Kota Intan (Fort Speelwijk),
  • Ambon disebut benteng Victoria,
  • Makassar disebut benteng Rotterdam,
  • Ternate disebut benteng Orange, dan
  • Banda disebut benteng Nasao.

Dengan keunggulan senjata, serta memanfaatkan konflik di antara penguasa lokal (kerajaan), VOC berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkih di Maluku. Satu per satu kerajaan-kerajaan di Indonesia dikuasai VOC. Kebijakan ekspansif (menguasai) semakin gencar diwujudkan ketika Jan Pieterzoon Coen diangkat menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Pieter Both pada tahun 1617.


Pada masa pemerintahan Coen terjadi pertentangan antara Inggris dan Belanda (VOC) untuk memperebutkan pusat perdagangan di Jayakarta. Pertentangan tersebut dimenangkan oleh Belanda (VOC) setelah mendapat bantuan dari Pangeran Arya Ranamenggala dari Banten. Inggris diusir dari Jayakarta dan Pangeran Jayakarta diberhentikan sebagai penguasa Jayakarta.

Artikel Terkait: Batas Landas Kontinen : Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif


Pada tanggal 12 Maret 1619, VOC secara resmi mendirikan benteng yang kemudian diberi nama Batavia. Kantor dagang VOC yang ada di Ambon, Maluku dipindahkan ke Batavia setelah Jayakarta menyerah kepada Belanda pada tanggal 30 Mei 1619. Pada tanggal yang sama J.P. Coen mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, sehingga hari itu dianggap sebagai hari pendirian Batavia.


Dalam upaya mempertahankan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku, VOC melakukan dan pelayaran Hongi (Hongi Tochten). Pelayaran Hongi yaitu pelayaran keliling menggunakan perahu jenis kora-kora yang dipersenjatai untuk mengatasi perdagangan gelap atau penyelundupan rempah-rempah di Maluku. Pelayaran ini juga disertai hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.


Pada tahun 1700-an, VOC berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman yang banyak menghasilkan barang dagangan. Imperialisme pedalaman ini sasarannya Kerajaan Banten dan Mataram. Alasannya daerah ini banyak menghasilkan barang-barang komoditas seperti beras, gula merah, jenis-jenis kacang, dan lada. Oleh karena itu VOC menerapkan berbagai macam kebijakan.

Artikel Terkait: Faktor Pendorong, Penghambat dan Penyebab Perubahan Sosial Budaya


Berikut Kebijakan VOC yang Diterapkan di Indonesia

  • Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.
  • Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
  • Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal.
  • Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda.
  • Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta (Batavia).
  • Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten).
  • Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.
  • Adanya verplichte leverantie (penyerahan wajib) dan Prianger stelsel (sistem Priangan).

Berikut Pengaruh Kebijakan VOC Bagi Rakyat Indonesia.

  1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
  2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
  3. Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita.
  4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam).
  5. Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
  6. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.

Artikel Terkait: Pembangunan Berwawasan Lingkungan : Tujuan dan Kesepakatan


Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataafsche)

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa,


Daendels Melakukan hal-hal Berikut

  • Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.
  • Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.
  • Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.
  • Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Prianger Stelsel atau system Priangan Adalah

Prianger stelsel atau system Priangan adalah aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada kompeni. Prianger stelsel ini dimulai pada tahun 1723. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa/rodi. Rakyat tidak diberi upah, menderita, dan miskin. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.


Kebijakan Daendles Terhadap Kehidupan Rakyat

  1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
  2. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
  3. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
  4. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
  5. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.
  6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
  7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
  8. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
  9. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.


Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam. Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan member hukuman. Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km. Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.

Artikel Terkait: Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup


Pengaruh Kebijakan Pemerintah  Oleh Deandles

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

  • Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,
  • Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,
  • Pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,
  • Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta
  • Pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

Perjanjian Kapitulasi Tuntang :

  1. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.
  2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
  3. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris

Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris melalui Kapitulasi Tuntang (1811), menjadi awal pendudukan kolonial Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun (1811-1816) dengan membawa perubahan berasas liberal. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan.


Raffles bermaksud menerapkan politik Kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah (Landrent). Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara.

Berikut ini Pokok System Landrent

  • Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan
  • Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati
  • Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah

Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan.
Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Dalam pelaksanaannya, sistem Landrent di Indonesia mengalami kegagalan.

Artikel Terkait: Letak Geografis dan Astronomis Indonesia


 

Berikut Kegagalan Sistem Landrent

  1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda
  2. Sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah
  3. Terbatasnya jumlah pegawai
  4. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia yaitu:


Sumbangan Positif Thomas Stamford Raffles Bagi Indonesia

  • Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris,
  • Menulis buku yang berjudul History of Java,
  • Menemukan bunga Rafflesia-arnoldii, dan
  • Merintis adanya Kebun Raya Bogor.

Perubahan politik di Eropo Mengakhiri Pemerintahan Raffles

Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda.


Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Inggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda diwakili oleh Mr. Ellout, van der Capellen, dan Buyskes.

Artikel Terkait: Perpindahan Penduduk (Migrasi) Secara Lengkap


Perbedaan Pengaruh Kolonial

Pengaruh kolonial tidak lepas dari masa pendudukan, tingkat kepentingan, dan kebijakan yang diterapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kepulauan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendudukan para kolonialis. Pengaruh kolonialis Barat mencakup beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Namun tingkat pengaruhnya sangat bervariasi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain dan antara satu daerah dengan daerah yang lain.


Perbedaan Pengaruh Disebabkan Oleh Beberapa Hal Berikut  :

  1. Kompetisi atau persaingan di antara bangsa Eropa sehingga Belanda perlu menguasai beberapa daerah untuk mencegah masuknya kekuatan lain.
  2. Letak daerah jajahan yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
  3. Perbedaan persebaran sumber daya alam dan sumber daya manusia.
  4. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan sehingga aktivitas kolonial yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan Pulau Jawa tanahnya subur dan letaknya strategis. Selain itu juga memiliki penduduk yang lebih banyak dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Di samping itu di Pulau Jawa terdapat pusat-pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak dulu.


Di Pulau Jawa, Belanda memusatkan segala kegiatannya, baik perkebunan, pertanian, pertambangan, maupun pemerintahan. Belanda membuka perkebunan-perkebunan tanaman ekspor untuk dibawa ke negeri Belanda. Selain itu juga membangun jalan raya, jalan kereta api, jembatan, maupun pelabuhan-pelabuhan. Pembangunan tersebut dilakukan dengan tenaga rakyat melalui kerja rodi.

Demikian pembahasan kami dari GuruIps.Co.ID tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia secara lengkap dan jelas, jangan lupa di share ya sobat, terima kasih semoga bermanfaat.