Daftar Materi
Pergerakan Kebangsaan Indonesia dan Organisasi Jepang
Kamu telah mengetahui waktu dan tempat-tempat bala tentara Jepang itu masuk ke Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, angkatan perang Hindia Belanda bertekuk lutut kepada bala tentara Jepang di Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Indonesia pun masuk pada sebuah periode pendudukan Jepang.
Transfer kekuasaanpun terjadi dari sistem pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang . Jepangisasi pun terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan. Selain dalam hal struktur pemerintahan dan sistem gaji, jepangisasi juga terjadi di berbagai bidang. Untuk hari-hari besar yang boleh dipasang hanya bendera Hinomaru, lagu kebangsaan yang dipakai adalah Kimigayo, pemberlakuan waktu Jepang, rakyat merayakan Tencosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito, dan pemberlakuan mata uang rupiah Hindia Belanda sebagai alat jual beli dan pembayaran.
Bagaimana sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang bisa berjalan? Kebijakan umum Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas utama sebagai berikut.
Artikel Lainnya : √ Bentuk Konflik Sosial dan Pengertiannya Secara Lengkap
Menghapuskan Pengaruh – Pengaruh Barat
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghapus pengaruh Belanda dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain berupa pelarangan peredaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Hal ini mengakibatkan meluasnya kesempatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Artikel Lainnya : √ Bentuk Perlawanan Rakyat dan Pergerakan Kebangsaan
Memobilisasi Rakyat Demi Perang Dai Toa (Perang Suci)
Untuk kebebasan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia, bagi Jepang setiap peperangan harus mencapai sebuah kemenangan. Kebijakan yang diambil antara lain sebagai berikut.
Pengerahan tenaga kerja untuk membantu Jepang dalam membuat benteng pertahanan, lapangan terbang , dan terowongan. Dengan jalan kinrohoshi (kerja bakti) dan romusha (kerja paksa). Para pemuda dari desa-desa direkrut dan dibawa ke daerah-daerah lain untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang . Selain itu, untuk keperluan perang sangat dibutuhkan tersedianya perbekalan yang cukup. Dari sinilah muncul ide penyerahan pangan dari rakyat kepada tentara pendudukan. Oleh karena itu, sungguh memilukan kondisi rakyat pada zaman Jepang , yaitu tenaga diperas harta dirampas.
Artikel Lainnya : √ Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Terjaganya Keamanan dan Ketenteraman di Daerah Pendudukan
Kempetai, yaitu polisi militer Jepang bertindak sangat bengis dan kejam dengan melakukan penangkapan dan penganiayaan secara sewenang-wenang . Jepang juga membentuk Gyugun, yaitu tentara garis kedua yang bertugas menjadi ”Pembela Tanah Air” atau yang kemudian dikenal dengan PETA. Kebijakan ini disambut dengan gembira oleh rakyat karena untuk pertama kalinya pemuda Indonesia mendapat pendidikan kemiliteran.
Dengan tujuan untuk membantu Jepang mengatur Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang juga berusaha untuk mengajak pemimpin- pemimpin politik guna mempermudah mobilisasi kekuatan rakyat. Langkah pertama dengan menghapuskan semua organisasi-organisasi politik zaman penjajahan Belanda. Dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu penghapusan semua kegiatan politik dan pembubaran berbagai perkumpulan serta diteruskan dengan pembentukan organisasi baru.
Artikel Lainnya : √ Diplomasi Indonesia Dunia Internasional
Berbagai Organisasi Bentukan Jepang Sebagai Berikut.
Gerakan 3A
Pada bulan April 1942 Jepang membentuk gerakan rakyat yang bernama ”Gerakan 3A”. Nama ini berasal dari semboyan propaganda Jepang , yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan rakyat ini dipusatkan di Jawa.
Sedenbu (bagian propaganda Jepang) mengangkat tokoh Parindra Jawa Barat, Mr. Samsudin sebagai ketua dan dibantu oleh tokoh-tokoh lain seperti K. Sutan Pamuntjak dan Mohammad Saleh. Tokoh-tokoh tersebut bertugas untuk mempropagandakan gerakan tersebut ke seluruh Indonesia. Gerakan yang bersifat resmi bentukan Jepang ini kemudian memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan pendirian komite nasional, komite rakyat, dan komite lain yang bersifat lokal.
Artikel Lainnya : √ Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat
Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
Pada bulan Maret 1943 didirikan organisasi dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Badan ini berada di bawah pengawasan langsung pihak pemerintah Jepang sehingga membatasi ruang gerak para pemimpin nasional. Struktur kepemimpinan PUTERA dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur. Pembentukan organisasi ini bertujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Seperti diketahui, Jepang memang memiliki tujuan utama menggalang dukungan politik dan militer untuk kemenangan perang Jepang menghadapi Sekutu.
PUTERA telah mencatat langkah positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. PUTERA telah mempersiapkan mental rakyat untuk menuju kemerdekaan. Hal ini dicapai dengan mengadakan rapat-rapat raksasa dan menggunakan media massa Jepang untuk menyebarluaskan cita- cita kemerdekaan. PUTERA lebih mengarahkan perhatian rakyat untuk mencapai kemerdekaan daripada usaha perang bagi pihak Jepang. PUTERA juga mengarahkan pendirian organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat termasuk golongan Cina, Arab, dan lain- lain. Pemerintah Jepang lambat laun menyadari pembelokan arah kegiatan organisasi tersebut. Oleh karena itu, Jepang mengganti PUTERA dengan organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai.
Jawa Hokokai
Pada tahun 1944 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Pendirian organisasi ini merupakan salah satu usulan dari Empat Serangkai. Latar belakang pendirian Jawa Hokokai adalah alasan yang diajukan pemerintah Jepang bahwa dengan menghebatnya perang, rakyat perlu meningkatkan semangat lahir dan batin untuk menghadapi perang tersebut.
Organisasi ini sangat berperan penting dalam pengerahan barang- barang dan padi. Bahkan, pertengahan tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh organisasi ini. Semua potensi sosial ekonomi dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai jumlah yang ditentukan guna memenangkan Perang Asia Timur Raya.
Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI)
Golongan nasionalis Islam mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Golongan ini memperoleh banyak kelonggaran/ keistimewaan dari pemerintah Jepang. Penyebabnya bahwa golongan ini sangat anti-Barat terutama dalam bidang agama dan ini memudahkan kerja sama dengan Jepang. Kemudahan itu diwujudkan dengan tetap diizinkannya satu organisasi Islam yang telah berdiri sejak tahun 1937, yaitu Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI) di bawah pimpinan K.H. Mas Mansyur.
Latar belakang kerja sama MIAI dengan pemerintah Jepang ketika Jepang melontarkan janji untuk tetap menghargai Islam dan mengikutsertakan golongan Islam dalam pemerintahan. Janji ini dikemukakan oleh para pemimpin Jepang seperti Jenderal Imamura dan Gunseikan Mayor Okasaki pada bulan Desember 1942. Pernyataan tersebut disambut baik oleh K.H. Mas Mansyur. Sejak itu MIAI bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang.
Pada bulan Oktober 1943 pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum cukup memuaskan pemerintah Jepang. Sebagai penggantinya, dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 22 November 1943 yang dipimpin K.H. Hasjim Asj’ari dengan wakil-wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansyur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasjim, dan Kartosudarmo. Dari NU diwakili K.H. Naehruwi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.
Organisasi Islam baru ini kemudian turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Ketua Masyumi, K.H. Hasjim Asj’ari ditempatkan sebagai penasihat Gunseikan. Dalam badan-badan pemerintahan Jepang seperti Chuo Sangi-In (Dewan Penasihat Pusat) maupun Syu Sangi-kai (Dewan Penasihat Daerah), banyak tokoh-tokoh Islam yang duduk sebagai anggota. Dalam Chuo Sangi-In, Islam diwakili oleh enam orang ulama dari 43 jumlah anggota keseluruhan di antaranya K.H. A. Salim, K.H. Wachid Hasyim (ketua NU), dan K.H. Fatchurrachman (ketua Muhammadiyah Jawa Timur).
Organisasi-Organisasi Militer Bentukan Jepang
Suatu korps pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk pada bulan April 1943 untuk para pemuda yang berusia antara 14 dan 25 tahun (kemudian 22 tahun). Untuk para pemuda yang berusia 25–30 tahun dibentuklah suatu Korps Kewaspadaan (Keibodan) sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Pada pertengahan tahun 1943 dibentuklah Heiho (Pasukan Pembantu) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.
Pada bulan Oktober 1943 Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang bernama PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu bentuk tentara sukarela Indonesia yang beranggotakan 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatra (di wilayah ini PETA disebut Gyugun). Peta dibentuk sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Korps perwira PETA terdiri atas para pejabat, guru, kiai, dan bekas serdadu kolonial Belanda.
Organisasi militer ini menerapkan disiplin yang sangat ketat. Namun, organisasi militer ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang Indonesia yang duduk sebagai petinggi PETA untuk melakukan indoktrinasi ide-ide nasionalis Indonesia.
Berdasarkan sumber buku Ilmu Pengetahuan Sosial Agung Feryanto, Suwardi, Tri Hariyanto, Waluyo Th 2009, kami guruips.co.id ingin berbagi materi belajar tentang Organisasi Bentukan Jepang dan Kebijakan Pemerintah, mari simak artikel kami lainnya dan Berdasarkan dari sumber – sumber buku terpercaya, Semoga bermanfaat.
