Organisasi Bentukan Jepang dan Kebijakan Pemerintah

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Indonesia
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Indonesia

Pergerakan  Kebangsaan  Indonesia  dan Organisasi Jepang

Kamu telah mengetahui waktu dan tempat-tempat bala tentara Jepang itu masuk ke Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, angkatan perang Hindia Belanda bertekuk lutut kepada bala tentara Jepang di Kalijati tanggal 8  Maret  1942.  Indonesia  pun  masuk  pada  sebuah  periode  pendudukan Jepang.

Transfer  kekuasaanpun  terjadi  dari  sistem  pemerintahan  Gubernur Jenderal  Hindia  Belanda  pada  sistem  pemerintahan  pendudukan  militer Jepang . Jepangisasi pun terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan. Selain dalam  hal  struktur  pemerintahan  dan  sistem  gaji,  jepangisasi  juga  terjadi di  berbagai  bidang.  Untuk  hari-hari  besar  yang  boleh  dipasang  hanya bendera Hinomaru,  lagu  kebangsaan  yang  dipakai  adalah  Kimigayo, pemberlakuan  waktu  Jepang,  rakyat  merayakan  Tencosetsu,  yaitu  hari lahirnya  Kaisar  Hirohito,  dan  pemberlakuan  mata  uang  rupiah  Hindia Belanda sebagai alat jual beli dan pembayaran.

Bagaimana  sistem  pemerintahan  pendudukan  militer  Jepang  bisa berjalan?  Kebijakan  umum  Jepang  terhadap  rakyat  Indonesia  mempunyai dua prioritas utama sebagai berikut.

Artikel Lainnya :   Bentuk Konflik Sosial dan Pengertiannya Secara Lengkap


Menghapuskan Pengaruh – Pengaruh Barat

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghapus  pengaruh  Belanda  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia antara lain berupa pelarangan peredaran buku-buku berbahasa  Belanda  dan  Inggris.  Hal  ini  mengakibatkan meluasnya kesempatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan  sehari-hari.

Artikel Lainnya : Bentuk Perlawanan Rakyat dan Pergerakan Kebangsaan


Memobilisasi Rakyat Demi Perang Dai Toa (Perang Suci)

Untuk kebebasan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia, bagi  Jepang  setiap  peperangan  harus  mencapai  sebuah kemenangan.  Kebijakan  yang  diambil  antara  lain  sebagai berikut.

Pengerahan tenaga kerja untuk membantu Jepang dalam membuat benteng pertahanan, lapangan terbang , dan terowongan. Dengan jalan kinrohoshi (kerja  bakti)  dan  romusha  (kerja  paksa).  Para  pemuda  dari  desa-desa  direkrut  dan  dibawa  ke  daerah-daerah  lain  untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang . Selain itu, untuk keperluan perang sangat  dibutuhkan  tersedianya  perbekalan  yang  cukup.  Dari  sinilah muncul ide penyerahan pangan dari rakyat kepada tentara pendudukan. Oleh karena itu, sungguh memilukan kondisi rakyat pada zaman Jepang , yaitu tenaga diperas harta dirampas.

Artikel Lainnya : Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia


Terjaganya Keamanan dan Ketenteraman di Daerah Pendudukan

Kempetai, yaitu  polisi  militer  Jepang  bertindak  sangat  bengis  dan  kejam  dengan  melakukan  penangkapan  dan  penganiayaan  secara sewenang-wenang . Jepang juga membentuk Gyugun, yaitu tentara garis kedua yang bertugas menjadi ”Pembela Tanah Air” atau yang kemudian dikenal  dengan  PETA.  Kebijakan  ini  disambut  dengan  gembira  oleh rakyat  karena  untuk  pertama  kalinya  pemuda  Indonesia  mendapat pendidikan  kemiliteran.

Dengan  tujuan  untuk  membantu  Jepang  mengatur  Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang juga berusaha untuk mengajak pemimpin- pemimpin politik guna mempermudah mobilisasi kekuatan rakyat. Langkah pertama dengan menghapuskan semua organisasi-organisasi politik zaman penjajahan Belanda. Dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu penghapusan semua  kegiatan  politik  dan  pembubaran  berbagai  perkumpulan  serta diteruskan  dengan  pembentukan  organisasi  baru.

Artikel Lainnya : Diplomasi Indonesia Dunia Internasional

Berbagai  Organisasi Bentukan Jepang Sebagai Berikut.

Gerakan 3A

Pada  bulan  April  1942  Jepang  membentuk  gerakan  rakyat  yang bernama ”Gerakan 3A”. Nama ini berasal dari semboyan propaganda Jepang , yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan rakyat ini dipusatkan di Jawa.

Sedenbu (bagian propaganda  Jepang)  mengangkat  tokoh  Parindra  Jawa  Barat, Mr. Samsudin sebagai ketua dan dibantu oleh tokoh-tokoh lain seperti K. Sutan Pamuntjak dan Mohammad Saleh. Tokoh-tokoh tersebut bertugas untuk mempropagandakan gerakan tersebut ke seluruh Indonesia. Gerakan yang bersifat resmi bentukan Jepang ini kemudian memperluas pengaruhnya  ke  daerah-daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pendirian komite nasional, komite rakyat, dan komite lain yang bersifat lokal.

Artikel Lainnya : Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat

Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

Pada bulan Maret 1943 didirikan organisasi dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Badan ini berada di bawah pengawasan langsung  pihak  pemerintah  Jepang  sehingga  membatasi  ruang  gerak  para  pemimpin  nasional.  Struktur  kepemimpinan  PUTERA dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur. Pembentukan organisasi ini bertujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Seperti  diketahui,  Jepang  memang  memiliki  tujuan  utama menggalang  dukungan  politik  dan  militer  untuk  kemenangan perang Jepang menghadapi Sekutu.


PUTERA  telah  mencatat  langkah  positif  bagi  perjuangan  bangsa Indonesia. PUTERA telah mempersiapkan mental rakyat untuk menuju kemerdekaan. Hal ini dicapai dengan mengadakan rapat-rapat raksasa dan  menggunakan  media  massa  Jepang  untuk  menyebarluaskan  cita- cita kemerdekaan. PUTERA lebih mengarahkan perhatian rakyat untuk mencapai  kemerdekaan  daripada  usaha  perang  bagi  pihak  Jepang. PUTERA juga mengarahkan pendirian organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat termasuk golongan Cina, Arab, dan lain- lain.  Pemerintah  Jepang  lambat  laun  menyadari  pembelokan  arah kegiatan organisasi tersebut. Oleh karena itu, Jepang mengganti PUTERA dengan organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai.

 

Jawa Hokokai

Pada  tahun  1944  Jenderal  Kumakichi  Harada  menyatakan berdirinya  organisasi  Jawa  Hokokai  (Himpunan  Kebaktian  Jawa).  Pendirian  organisasi  ini  merupakan  salah  satu  usulan  dari  Empat Serangkai. Latar belakang pendirian Jawa Hokokai adalah alasan yang diajukan  pemerintah  Jepang  bahwa  dengan  menghebatnya  perang, rakyat perlu meningkatkan semangat lahir dan batin untuk menghadapi perang  tersebut.

Organisasi ini sangat berperan penting dalam pengerahan barang- barang  dan  padi.  Bahkan,  pertengahan  tahun  1945  semua  kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh organisasi ini. Semua potensi sosial ekonomi dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai  jumlah  yang  ditentukan  guna  memenangkan  Perang  Asia Timur Raya.

 

Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI)

Golongan  nasionalis  Islam  mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah  Jepang.  Golongan  ini  memperoleh  banyak  kelonggaran/ keistimewaan dari pemerintah Jepang. Penyebabnya bahwa golongan ini sangat anti-Barat terutama dalam bidang agama dan ini memudahkan kerja sama dengan Jepang. Kemudahan itu diwujudkan dengan tetap diizinkannya satu organisasi Islam yang telah berdiri sejak tahun 1937, yaitu Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI) di bawah pimpinan K.H. Mas Mansyur.

Latar belakang kerja sama MIAI dengan pemerintah Jepang ketika Jepang  melontarkan  janji  untuk  tetap  menghargai  Islam  dan mengikutsertakan  golongan  Islam  dalam  pemerintahan.  Janji  ini dikemukakan  oleh  para  pemimpin  Jepang  seperti  Jenderal  Imamura dan Gunseikan Mayor Okasaki pada bulan Desember 1942. Pernyataan tersebut disambut baik oleh K.H. Mas Mansyur. Sejak itu MIAI bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Pada bulan Oktober 1943 pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  belum  cukup  memuaskan pemerintah  Jepang.  Sebagai  penggantinya,  dibentuk  Majelis  Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 22 November 1943 yang dipimpin K.H. Hasjim Asj’ari dengan wakil-wakil dari Muhammadiyah K.H.  Mas  Mansyur,  K.H.  Farid  Ma’ruf,  K.H.  Mukti,  K.H.  Hasjim,  dan Kartosudarmo.  Dari  NU  diwakili  K.H.  Naehruwi,  Zainul  Arifin,  dan K.H. Mochtar.

Organisasi Islam baru ini kemudian turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Ketua Masyumi, K.H. Hasjim Asj’ari ditempatkan sebagai penasihat Gunseikan. Dalam badan-badan pemerintahan Jepang seperti Chuo Sangi-In (Dewan Penasihat Pusat) maupun Syu Sangi-kai (Dewan Penasihat  Daerah),  banyak  tokoh-tokoh  Islam  yang  duduk  sebagai anggota. Dalam Chuo Sangi-In, Islam diwakili oleh enam orang ulama dari 43 jumlah anggota keseluruhan di antaranya K.H. A. Salim, K.H. Wachid  Hasyim  (ketua  NU),  dan  K.H.  Fatchurrachman  (ketua Muhammadiyah Jawa Timur).

 

Organisasi-Organisasi Militer Bentukan Jepang

Suatu korps pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk  pada  bulan  April  1943  untuk  para  pemuda  yang berusia antara 14 dan 25 tahun (kemudian 22 tahun). Untuk para  pemuda  yang  berusia  25–30  tahun  dibentuklah  suatu  Korps  Kewaspadaan  (Keibodan)  sebagai  organisasi  polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Pada pertengahan tahun  1943  dibentuklah  Heiho  (Pasukan  Pembantu)  sebagai  bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

Pada bulan Oktober 1943 Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang bernama PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi  ini  merupakan  suatu  bentuk  tentara  sukarela Indonesia  yang  beranggotakan  37.000  orang  di  Jawa  dan 20.000 orang di Sumatra (di wilayah ini PETA disebut Gyugun). Peta  dibentuk  sebagai  pasukan  gerilya  pembantu  guna melawan  serbuan  pihak  Sekutu.  Korps  perwira  PETA  terdiri atas  para  pejabat,  guru,  kiai,  dan  bekas  serdadu  kolonial Belanda.

Organisasi militer ini menerapkan disiplin yang sangat ketat.  Namun,  organisasi  militer  ini  dapat  dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang Indonesia yang duduk sebagai petinggi PETA untuk melakukan indoktrinasi ide-ide nasionalis Indonesia.

Berdasarkan sumber buku Ilmu Pengetahuan Sosial Agung Feryanto, Suwardi, Tri Hariyanto, Waluyo Th 2009, kami guruips.co.id ingin berbagi materi belajar tentang Organisasi Bentukan Jepang dan Kebijakan Pemerintah, mari simak artikel kami lainnya dan Berdasarkan dari sumber – sumber buku terpercaya, Semoga bermanfaat.