Penyebab Konflik Indonesia – Belanda : Pengaruh, Rencana & Penyebab

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah Perang Asia Pasifik berakhir, Sekutu membagi wilayah Asia menjadi beberapa daerah kekuasaan. Filipina kembali menjadi milik Amerika, Inggris menguasai Birma dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, serta Cina menguasai Taiwan dan Vietnam Utara. Wilayah Indonesia diserahkan oleh Jenderal Terauchi kepada Admiral Lord Louis Mountbatten pada tanggal 12 September 1945 di Singapura.

 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Secara Umum

Pasukan Sekutu yang ada di Indonesia berada di bawah payung Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), dengan komandan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, serta menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

 

Penyebab Konflik Indonesia – Belanda

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda.

  1. Hubertus Van Mook yang saat itu berada di Australia mengirimkan pesan rahasia kepada Mountbatten. Surat itu berisi bahwa Soekarno-Hatta adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Jepang. Hubertus Van Mook meminta agar Sekutu membantu mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.
  2. Pada tanggal 1 Oktober 1945 pemerintah Belanda secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak mengenal Republik Indonesia.
  3. Pada pertengahan bulan Oktober 1945 Perdana Menteri Inggris Attlee di Majelis Rendah menyampaikan pidato politik. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Inggris hanya mengakui pemerintah Belanda sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di seluruh Indonesia.
  4. Antara Belanda dan Inggris telah terbentuk Civil Affairs Agreement yang diciptakan di London tanggal 24 Agustus 1945. Isinya antara lain dalam bertugas Inggris akan menggunakan pegawai-pegawai Belanda sehingga secara berangsur-angsur bisa mengembalikan wilayah Indonesia di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
  5. Pada tanggal 6 Desember 1945 dilangsungkan Konferensi Singapura yang dihadiri Panglima Tentara Sekutu di Asia Tenggara Mountbatten, Kepala Staf Umum Tentara Kerajaan Inggris Field Marshall Alan Brooke dan para panglima Sekutu di Indonesia-Cina, serta perwakilan- perwakilan Indonesia dan Belanda. Konferensi menyepakati akan segera dilaksanakannya operasi-operasi Inggris secara luas di Jawa untuk ”mengembalikan keamanan”.
  6. Pada akhir bulan Desember 1945 Van Mook di hadapan wartawan Inggris menyatakan bahwa perlu satu turunan atau generasi lagi, sebelum bangsa Indonesia dapat melakukan sendiri segala urusan pemerintahan di Indonesia.

Akumulasi dari keenam faktor itulah yang melatarbelakangi konflik Indonesia-Belanda. Bentrok dan kerusuhan pun tidak terhindarkan. BKR dan laskar di berbagai daerah melawan dengan dukungan penuh dari rakyat.

 

Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia – Belanda

A. Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda banyak melibatkan dunia internasional. Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948 yang diikuti dengan menawan para pemimpin republik itu menimbulkan reaksi dunia. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengadakan Konferensi Internasional tanggal 20–23 Januari 1949. Konferensi itu dihadiri 21 negara dan menghasilkan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Sementara itu, agresi militer Belanda itu juga menjadi perdebatan sengit dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Meskipun Belanda berusaha menjelek-jelekkan Indonesia, DK-PBB tetap netral.

Bahkan, untuk memperoleh keterangan yang objektif dewan meminta laporan dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang ditugaskan PBB di Indonesia. Laporan dibuat oleh Merle Cochran (wakil Amerika Serikat) dan T.W. Cutts (wakil Australia). Isinya antara lain pihak Belanda dengan melancarkan aksi militernya melanggar persetujuan Renville. Akhirnya, Amerika Serikat, Kolombia, dan Syiria mengajukan resolusi yang didukung oleh Kanada, Argentina, Cina, dan Inggris. Resolusi yang disepakati DK-PBB tanggal 24 Desember 1948 itu, antara lain berisi: supaya segera menghentikan permusuhan serta

B. Segera melepaskan presiden dan tahanan politik lainnya yang telah ditahan sejak tanggal 18 Desember 1948. Meskipun dunia internasional melalui DK-PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda, tetapi tidak digubris oleh Belanda bahkan meneruskan serangannya ke wilayah-wilayah republik. Saat Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Stikker berkunjung ke Amerika Serikat, didesak dan diancam agar mau melaksanakan resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949.

Ancaman itu antara lain memutuskan bantuan Marshall Plan yang selama ini diberikan oleh Amerika kepada Belanda untuk kepentingan politiknya. Dalam kondisi terjepit ini, Belanda mau membuka diri untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada KMB inilah, Merle Cochran dari Amerika Serikat (atas nama PBB), memainkan peranan penting dalam mengatasi kebuntuan perundingan yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda ”menyerahkan” kedaulatan kepada Indonesia.

 

Pengaruh Konflik Indonesia – Belanda Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Serangkaian teror terhadap para pemimpin menyebabkan pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946. Menurut Ali Sastroamidjojo dalam pidato radionya tanggal 7 Januari 1946, perpindahan ini mempunyai dua alasan yaitu tidak amannya Kota Jakarta dan keinginan untuk me- nyempurnakan organisasi pemerintahan dalam negeri. Dengan dua alasan itulah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, sementara Perdana Menteri Sjahrir tetap tinggal di Jakarta.

Perpindahan ibu kota ini hanyalah sebuah contoh kecil pengaruh konflik antara Indonesia dan Belanda. Masih banyak perilaku dan kebijakan Belanda yang memorak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Salah satu contoh ke- bijakan yang mempunyai pengaruh besar terhadap NKRI berasal dari ide Van Mook. Ide itu memunculkan tiga masalah sekaligus, yaitu wilayah teritorial Republik Indonesia menyempit, berlakunya Sistem negara federal, dan terganggunya persatuan Indonesia karena munculnya negara-negara bagian.

Setelah berkali-kali mengalami kebuntuan, akhirnya Indonesia-Belanda berunding pada tanggal 10 November 1946. Dalam Perundingan Linggajati (dalam berbagai sumber disebut Linggarjati) antara Sutan Sjahrir (ketua delegasi Indonesia) dan Schermerhorn (ketua delegasi Belanda) dicapai beberapa keputusan.

  1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatra, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah republik paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
    Coba amati peta wilayah Indonesia setelah perundingan tersebut. Kontan saja, setelah naskah perundingan itu diratifikasi tanggal 15 November 1945 oleh kedua belah pihak, reaksi keras muncul dari berbagai elemen perjuangan baik yang pro, seperti PKI, Parkindo, dan Partai Katolik maupun yang kontra seperti Masyumi dan PNI. Meskipun mendapat reaksi keras dari berbagai organisasi perjuangan, pemerintah dan KNIP tetap menerima keputusan perundingan itu.

Naskah perundingan yang bagi Sjahrir merupakan batu loncatan untuk memperbaiki kedudukan politik itu, ditafsirkan secara sepihak oleh Belanda. Secara membabi buta, Belanda membombardir daerah de facto yang menjadi kekuasaan Republik Indonesia. Agresi Militer I pun dijalankan tanggal 21 Juli 1947. Ironisnya, Republik tidak runtuh bahkan sebaliknya simpati dan dukungan internasional mengalir ke pihak Indonesia serta kutukan pun diterima oleh Belanda.

 

Akibat Konflik Dengan Belanda

Akibat konflik dengan Belanda, wilayah teritorial Republik Indonesia mengalami penyempitan. Negara Republik Indonesia tinggal Jawa, Madura, dan Sumatra. Setelah berhasil mempersempit teritorial Republik Indonesia, Van Mook mempunyai keleluasaan mencerai-beraikan persatuan Indonesia. Ia mulai mendirikan negara-negara bagian. Sebagai tindak lanjut dari keputusan Konferensi Malino, sasaran pertama pembentukan negara bagian adalah daerah-daerah di kawasan Indonesia bagian timur.

Van Mook berhasil merealisasikan idenya untuk membentuk sistem pemerintahan federal dengan membentuk Negara Indonesia Timur pada tanggal 18 Desember 1946. Pembentukan NIT ini berdasar Konferensi Denpasar yang diselenggarakan tanggal 18–24 Desember 1946. Setelah melalui proses pemilihan akhirnya terbentuk susunan kabinet NIT. Jabatan presiden terpilih Sukawati dan Tajuddin Noor (ketua parlemen/wakil presiden). Negara Indonesia Timur akhirnya dikukuhkan saat itu juga oleh Van Mook berdasar staatsblad D. 65 Hindia Belanda. Meskipun terbentuk negara sendiri, kekuasaan negara secara mutlak dipegang oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook.

Selain membentuk Negara Indonesia Timur, Van Mook juga membuat negara-negara bagian yang lain. Negara-negara bagian yang berhasil dibentuk Van Mook antara lain sebagai berikut.  Setelah berhasil mendirikan negara-negara bagian di berbagai daerah, pada tanggal 29 Mei 1948 diadakan Konferensi Federal di Bandung. Konferensi yang dipimpin oleh Mr. Adil Puradiredja (PM Negara Pasundan) itu, dihadiri para utusan dari negara-negara bagian hasil kreasi Van Mook. Peserta konferensi akhirnya menyepakati pembentukan Bijeenkomst voor Federal Overlag (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal, yang berada di luar Republik. Van Mook mengharapkan agar Republik Indonesia bergabung ke dalam BFO ini. Terpilih sebagai ketua BFO adalah Sultan Hamid II dari Pontianak.

 

Rencana Van Mook

Rencana Van Mook yang kelihatan matang dan terencana itu menjadi bubar berantakan. Para pemimpin BFO dan Republik Indonesia di luar dugaan Van Mook, bertemu dan membangun komunikasi. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi alasan para pemimpin BFO tidak terlalu peduli dengan federalisme Van Mook.

  1. Konsep federalisme Van Mook selain sulit diaplikasikan juga mulai disadari sebagai pengingkaran terhadap cita-cita negara yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
  2. Besarnya reaksi dan dukungan internasional terhadap Republik Indonesia setelah Belanda melaksanakan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948, membuktikan eksistensi Republik Indonesia.
  3. Gengsi pemerintah Republik Indonesia semakin tinggi setelah para pemimpinnya kembali ke Yogyakarta tanggal 6 Juli 1945 dari pengasingannya di Pulau Bangka.
  4. Heroisme rakyat dalam perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Soedirman, berada di luar dugaan para pemimpin negara-negara bagian
  5. Keberhasilan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai pengganti KTN dalam membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pada tanggal 7 Mei 1948 diselenggarakan Perundingan Roem-Royen. Salah satu keputusannya bahwa ”Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik”.

Ide Van Mook untuk menciptakan negara federal di Indonesia tidak tercapai sebelum sempat berdiri secara utuh. Konferensi Inter-Indonesia di Istana Negara Yogyakarta tanggal 19–22 Juli 1949 identik dengan rapat persatuan. Delegasi Republik Indonesia dan BFO saling duduk berdampingan dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang juga akan dijadikan lagu kebangsaan RIS.

Barangkali terbesit di benakmu, kalau Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, bagaimana nasib Republik Indonesia? Apakah dengan berdirinya RIS berarti tenggelamnya Republik Indonesia? Itulah kejelian para pemimpin kita. Ketika Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS, diangkatlah ketua KNIP Mr. Asaat sebagai pemangku jabatan presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat Mr. Asaat dilantik sebagai pemangku jabatan presiden Republik Indonesia itulah secara serentak terjadi penandatanganan dan ”penyerahan” kedaulatan di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta.

Negara Republik Indonesia Serikat yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1949 itu akhirnya berkedudukan di Jakarta. Jalannya pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta, sementara Presiden Ir. Soekarno hanya berwenang mengesahkan hal-hal yang telah diputuskan oleh kabinet. Kabinet RIS adalah zaken kabinet atau kabinet kerja yaitu orang-orang yang duduk di dalamnya dipilih berdasar kecakapan dan keahlian.

 

RIS dan Republik Indonesia Tercapai Kesepakatan Tanggal 19 Mei 1950

RIS dan Republik Indonesia tercapai kesepakatan tanggal 19 Mei 1950. Panitia gabungan RIS-Republik Indonesia yang bertugas merancang UUD negara kesatuan, menyelesaikan tugasnya tanggal 20 Juli 1950. Setelah dibahas oleh DPR, rancangan UUD negara kesatuan itu diterima baik oleh senat, parlemen RIS, maupun KNIP dan ditandatangani Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950. Saat menandatangani rencana konstitusi itu Presiden Ir. Soekarno berkata, ”Kami atas nama rakyat pada tingkatan perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai perubahan dalam negeri, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tanah air dan segenap bangsa Indonesia.”

Bubarlah negara federal Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya Belanda untuk menjajah kembali Republik Indonesia, dengan mengobrak-abrik sistem pemerintahan dan bentuk negara terbukti gagal total.

Baca Juga :

Berdasarkan sumber buku Ilmu Pengetahuan Sosial Agung Feryanto, Suwardi, Tri Hariyanto, Waluyo Th 2009, kami guruips.co.id ingin berbagi materi belajar tentang Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, mari simak artikel kami lainnya dan Berdasarkan dari sumber – sumber buku terpercaya, Semoga bermanfaat terima kasih